Mantan Kadis PRKP NTT Berpeluang Jadi Tersangka

Kupang, realitarakyat – Setelah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PR) NTT, Ir. Yuli Afra dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung NTT Fair, Kejati NTT segera menetapkan tersangka dalam kasus itu.

Hingga saat ini sedikitnya 26 orang yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 29 miliar tersebut.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim kepada wartawan belum lama ini menegaskan bahwa sedikitnya 26 orang telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembangunan NTT Fair.

Dijelaskan Abdul, dari puluhan saksi yang telah diperiksa diantaranya mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Sekda NTT, Ben Polo Maing dan mantan Kadis PRKP NTT, Yuli Afra.

Ditegaskan Abdul, seluruh saksi yang diperiksa tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT berpeluang menjadi tersangka termasuk mantan Kadis PRKP NTT, Yuli Afra.

“Semua saksi yang diperiksa berpeluang tersangka termasuk, mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Sekda NTT, Ben Polo Maing dan mantan Kadis PRKP NTT, Yuli Afra,” tegas Abdul.

Namun, kata Abdul, kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah tim penyidik Tipidsus Kejati NTT berdasarkan hasil penyidikan.

Sebelum dilakukan penetapan tersangka, lanjut Abdul, tim penyidik Tipidsus Kejati NTT bakal menggelar ekspose (gelar perkara) didepan pimpinan, Kajati NTT, Dr. Febrie Ardiansyah, SH, MH dana para petinggi Kejati NTT lainnya.

“Sebelum penetapan tersangka, penyidik akan gelar perkara dihadapan pimpinan di Kejati NTT,” ungkap Abdul.

Ditambahkan Abdul, penetapan tersangka oleh tim penyidik Tipidsus Kejati NTT berdasarkan fungsi dan peran masing – masing oknum dalam pembangunan proyek NTT Fair bernilai Rp 29 miliar itu.(rey)

SUMBER:

https://www.realitarakyat.com/2019/05/18/mantan-kadis-prkp-ntt-berpeluang-jadi-tersangka/?fbclid=IwAR2ljcRrDXfGfmCRN2wOachB8klaWRHXMRLGCRmXU59kTERSx9jkA_5AJvw

KASUS KORUPSI BANK NTT

Dugaan Korupsi IT Rp 4,3 Miliar, Direktur Umum Bank NTT Ditahan

TEMPO.CO, Kupang - Direktur umum (Dirum) Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Ceme, Senin, 14 Agustus 2017 ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan IT pada 2015 senilai Rp 4,3 miliar. Sebelum ditahan, Dirum Bank NTT menjalani pemeriksaan selama 8 jam oleh penyidik Kejati NTT.

Selain Dirum Bank NTT, sebelumnya Jaksa telah menahan dua pegawai Bank NTT lainnya yakni Salmun Teru selaku Kadiv Pengadaan IT Bank NTT dan Aldi Rano, selaku panitia Pengadaan. Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Shirley Manutede mengatakan Adrainus Ceme merupakan tersangka ketiga yang ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan IT pada Bank NTT.

Dijelaskan Shirley, dalam kasus itu tersangka berperan menandatangani kontrak dan mengetahui proyek tersebut yang mana hampir sebagian besar IT yang diadakan tidak berlisensi."Perannya itu tersangka tanda tangan kontrak dan mengetahui pengadaan IT yang tidak berlisensi," ujar Shirley.

Berdasarkan estimasi atau perhitungan sementara tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT dalam kasus itu negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,2 miliar. Sebelum ditahan tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan  kesehatan, dan dinyatakan sehat sehingga dilakukan penahanan. "Hasil pemeriksaan dokter tersangka dinyatakan sehat," tegasnya.

Tersangka diperiksa sejak pukul 10.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita oleh tim penyidik Kejati NTT, Andrew Keya. Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, tersangka didampingi kuasa hukumnya, Devi Oktovianus.

Usai pemeriksaan oleh tim penyidik Kejati NTT, tersangka langsung digiring menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kupang dikawal ketat oleh penyidik Kejati NTT menggunakan mobil tahanan Kejati NTT.

Terpisah, Devi Oktovianus kuasa hukum tersangka mengatakan pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan untuk para tersangka kasus korupsi pengadaan IT pada Bank NTT senilai Rp 4,3 miliar. YOHANES SEO

SUMBER:

https://nasional.tempo.co/read/899873/dugaan-korupsi-it-rp-43-miliar-direktur-umum-bank-ntt-ditahan

Mantan Bupati Ende Ditahan Karena Korupsi

Rabu, 14 April 2010 - http://metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Kupang: Mantan Bupati Kabupaten Ende Paulinus Domi ditahan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Rabu (14/4), dalam kasus dugaan koruspi dana APBD tahun anggaran 2007-2009 senilai sekitar Rp3 miliar.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar periode 2009-2014 itu digelandang ke rumah tahanan sekitar pukul 12.36 Wita menggunakan kendaraan dinas milik seorang pejabat tinggi Kejaksaan Tinggi NTT setelah menjalani proses administrasi di Kejaksaan Tinggi NTT sejak pukul 09.00 Wita.

Paulus Domi yang didampingi isteri dan tiga orang anaknya itu mengatakan sudah siap menjalani proses hukum di pengadilan atas tuduhan melakukan tindakan pidana korupsi semasa menjabat sebagai Bupati Ende periode 2004-2009.

Dia menegaskan tidak pernah mengeluarkan peraturan ataupun kebijakan kepada siapapun tanpa sepengetahuan dewan untuk memberikan pinjaman dana sebesar sekitar Rp3 miliar itu kepada pihak ketiga.

"Saya tidak pernah membuat aturan untuk memberikan pinjaman dana kepada pihak ketiga. Hanya orang gila saja yang berani melakukan tindakan seperti itu, tetapi sebagai orang Kristen, ini adalah Salib yang harus saya pikul," katanya.

Paulus Domi berharap proses hukum di pengadilan segera digelar agar semua hal yang berhubungan dengan pengucuran dana APBD kepada pihak ketika bisa terungkap dengan jelas dan siapa yang paling bertanggungjawab.

"Nanti kita akan membuktikan di pengadilan apakah saya bersalah atau siapa yang harus bertanggungjawab. Saya tidak bisa berbicara kepada media tetapi di pengadilan," katanya.

Paulinus Domi juga meminta media massa untuk bersikap netral dan tidak secara terus menerus memojokkan dirinya sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus dugaan korupsi dana APBD ini.

Istri Paulinus Domi, Ny Sisilia Domi mengatakan, suaminya tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. "Sebagai isteri, saya tahu bapak tidak bersalah tetapi ini adalah Salib yang harus bapak pikul walaupun berat," katanya.

Dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Ende ini, Kejaksaan Tinggi NTT telah menetapkan tiga orang tersangka termasuk mantan Bupati Ende Paulinus Domi. Dua tersangka lainnya adalah mantan Sekda Ende Iskandar Mberu dan pengusaha Semuel Matutina. (Ant/ICH)

Mantan Bupati Ende Ditahan Karena Korupsi

Rabu, 14 April 2010 - http://metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Kupang: Mantan Bupati Kabupaten Ende Paulinus Domi ditahan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Rabu (14/4), dalam kasus dugaan koruspi dana APBD tahun anggaran 2007-2009 senilai sekitar Rp3 miliar.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar periode 2009-2014 itu digelandang ke rumah tahanan sekitar pukul 12.36 Wita menggunakan kendaraan dinas milik seorang pejabat tinggi Kejaksaan Tinggi NTT setelah menjalani proses administrasi di Kejaksaan Tinggi NTT sejak pukul 09.00 Wita.

Paulus Domi yang didampingi isteri dan tiga orang anaknya itu mengatakan sudah siap menjalani proses hukum di pengadilan atas tuduhan melakukan tindakan pidana korupsi semasa menjabat sebagai Bupati Ende periode 2004-2009.

Dia menegaskan tidak pernah mengeluarkan peraturan ataupun kebijakan kepada siapapun tanpa sepengetahuan dewan untuk memberikan pinjaman dana sebesar sekitar Rp3 miliar itu kepada pihak ketiga.

"Saya tidak pernah membuat aturan untuk memberikan pinjaman dana kepada pihak ketiga. Hanya orang gila saja yang berani melakukan tindakan seperti itu, tetapi sebagai orang Kristen, ini adalah Salib yang harus saya pikul," katanya.

Paulus Domi berharap proses hukum di pengadilan segera digelar agar semua hal yang berhubungan dengan pengucuran dana APBD kepada pihak ketika bisa terungkap dengan jelas dan siapa yang paling bertanggungjawab.

"Nanti kita akan membuktikan di pengadilan apakah saya bersalah atau siapa yang harus bertanggungjawab. Saya tidak bisa berbicara kepada media tetapi di pengadilan," katanya.

Paulinus Domi juga meminta media massa untuk bersikap netral dan tidak secara terus menerus memojokkan dirinya sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus dugaan korupsi dana APBD ini.

Istri Paulinus Domi, Ny Sisilia Domi mengatakan, suaminya tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. "Sebagai isteri, saya tahu bapak tidak bersalah tetapi ini adalah Salib yang harus bapak pikul walaupun berat," katanya.

Dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Ende ini, Kejaksaan Tinggi NTT telah menetapkan tiga orang tersangka termasuk mantan Bupati Ende Paulinus Domi. Dua tersangka lainnya adalah mantan Sekda Ende Iskandar Mberu dan pengusaha Semuel Matutina. (Ant/ICH)

Anggota DPRD NTT Jadi Tersangka Korupsi

Jum'at, 23 April 2010 - http://www.tempointeraktif.com

TEMPO Interaktif, Kupang - Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) asal Partai Demokrat, Marthen Kase, Jumat (23/4) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kupang karena diduga terlibat korupsi.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT terhadap proyek pembangunan jembatan Nataus di Kabupaten Kupang, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 70 juta dari total dana proyek tersebut Rp 500 juta.

Marthen Kase adalah kontraktor pengawas dan perencana pembangunan jembatan tersebut. Proyek tersebut dikelola Dinas Nakertrans NTT dari dana APBD I. "Kita sudah ajukan izin pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ke Mendagri," kata Kapolres Kupang, Dadang Suhendar.

Selain Kase, Polres Kupang juga telah menetapkan kontraktor pelaksana, Anika Pior, sebagai tersangka. "Kasus ini sedang dalam proses penyidikan Polres Kupang," katanya.

Di tempat terpisah, Marthen Kase yang didampingi staf teknisnya, John Duka, mengatakan dirinya belum mengetahui telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut, karena belum ada pemberitahuan polisi tentang penetapan tersebut. "Saya belum terima laporan dari polisi," katanya.

Dia mengaku belum pernah diperiksa polisi terkait kasus tersebut, namun ia pernah dipanggil pada Selasa (20/4). Karena itu, ia tidak mengetahui substansi persoalan sehingga ditetapkan sebagai tersangka. "Saya siap diperiksa, namun belum dipanggil untuk itu," katanya. (YOHANES SEO)

Paulinus ditahan Sebagai Tersangka korupsi

Kamis, 15 April 2010 - (http://suararakyatntt.blogspot.com)

JAKARTA, POS KUPANG.com --- Dengan ditahannya Anggota DPRD NTT, Paulinus Domi oleh jaksa dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Ende sebesar Rp 3,5 M, maka DPRD NTT diharapkan segera menonaktifkan mantan Bupati Ende tersebut.
Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah NTT, Meridian
Dado, mengatakan, dengan menonaktifkan Paulinus Domi, maka aparat penegak hukum dapat efektif dan leluasa dalam memeriksa yang bersangkutan.

“Seharusnya DPRD NTT segera menonaktifkan untuk sementara waktu terhadap Paulinus Domi dari jabatannya selaku anggota DPRD NTT. Nonaktif itu sampai ada putusan hukum yang bersifat final tentang bersalah atau tidaknya yang bersangkutan dalam kasus tersebut,” kata Meridian Dado kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/4/2010).

Menurut Dado, jika hasil penyidikan dan penuntutan di pengadilan nanti, Paulinus terbukti bersalah maka statusnya selaku anggota DPRD NTT bisa diaktifkan kembali.
Sebaliknya, kalau Paulinus terbukti bersalah maka Paulinus harus dinonaktifkan secara tetap dan segara dilakuakan proses PAW terhadap yang bersangkutan.
Dado mengatakan, sebagai elemen kemasyarakatan di NTT, pihaknya merasa wajib untuk mempersoalkan manakala lembaga DPRD NTT hanya diisi oleh figure yang bermasalah secara hukum.

“Kami sebagai rakyat NTT berkepentingan untuk bersuara manakala lembaga DPRD NTT tidak menonaktifkan figure yang tersangkut kasus dugaan korupsi, kata Dado.
Sebab apabila tersangka Paulinus Domi tidak dinonaktifkan, demikian Dado, maka akan muncul pertanyaan dari masyarakat, bagaimana mungkin DPRD NTT sanggup menyelesaikan berbagai masalah pelik rakyat di NTT sementara lembaga DPRD itu sendiri justru diisi oleh figur bermasalah

“Jangankan lembaga DPTD NTT membiarkan demokratisiasi dan suara rakyat ternodai dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap tersangka Paulinus Domi," kata Dado.
"Bukanlah alangkah lebih baik melengserkan satu figur anggota DPRD yang bermasalah daripada citra dan martabat lembaga DPRD NTT secara menyeluruh menjadi tercederai,” tambah Dado. (vel).

-->

Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Rawat Inap Rp 2,3 M

Thursday, March 26, 2009, - (http://sumbaisland.com).

SOE, PK - Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Selatan (TTS) menetapkan Direktris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SoE, dr. Jeane Wondal sebagai tersangka kasus korupsi dana proyek pembangunan gedung rawat inap RSUD SoE tahun anggaran 2007 senilai Rp 2,3 miliar.

Penetapan Wondal sebagai tersangka setelah polisi memperoleh hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT tentang kerugian negara dalam pembangunan gedung tersebut senilai ratusan juta rupiah.

Kepala Polres TTS, AKBP Suprianto, yang dikonfirmasi Pos Kupang di SoE, Selasa (24/3/2009), membenarkan penetapan Direktris RSUD SoE, dr. Jeane Wondal, sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Suprianto mengatakan, adanya kerugian negara dalam kasus tersebut sehingg status penanganan kasus itu naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. “Dengan naiknya status penanangan ke penyidikan, otomatis harus ada tersangka. Awal penyidikan ini kami menetapkan Direktris RSUD SoE, dr. Jeane Wondal sebagai tersangka karena posisi dia sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek tersebut,” katanya.

Menurut dia, polisi tidak hanya menetapkan tersangka tunggal dalam kasus ini. Beberapa tersangka lain, lanjutnya, akan ada setelah masuk dalam pemeriksaan para saksi dan tersangka.

Suprianto menjelaskan, penyelidikan kasus ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2008 lalu. Penyelidikan itu bermula ketika polisi mendapatkan informasi tentang proyek pembangunan gedung rawat inap berlantai dua senilai Rp 2,3 miliar itu bermasalah.

Untuk menelusuri masalah itu, polisi melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Dari bahan keterangan yang diperoleh, demikian Suprianto, polisi membutuhkan audit BPKP Perwakilan NTT untuk mengetahui kerugian negara yang timbul dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dari hasil audit BPKP Perwakilan NTT ditemukan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

“Hasil audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan NTT baru kami peroleh hari Senin (23/3/2009). Karena adanya kerugian negara itulah kami memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Direktris RSUD SoE, dr. Jeane Wondal sebagai tersangka,” jelas Suprianto.

Dia mengatakan, sebagai tindak lanjutnya polisi akan memeriksa kembali para saksi dalam kasus ini. Saksi yang akan diperiksa yakni panitia tender, konsultan, bendahara, pejabat pembuat komitmen, kontraktor pelaksana dan direktris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Tentang jumlah kerugian negara, Suprianto, yang dikonfirmasi lagi melalui Kasat Reskrim, AKP Sandy Sinurat, S.Ik, mengatakan, kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 800 juta. Selain kerugian fisik, BPKP Perwakilan NTT juga menemukan kerugian negara lainnya berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 700 juta.

“Pekerjaan itu seharusnya diselesaikan kontraktor pelaksana PT Almandira Sakti-Kupang akhir Desember 2007 lalu. Namun kenyataannya pekerjaan tersebut baru selesai akhir tahun 2008. Karena keterlambatan penyelesaian, kontraktor pelaksana semestinya dikenakan pembayaran denda senilai Rp 700 juta,” kata Sinurat.

Ia menambahkan, kontraktornya Jhonery Bukit belum pernah membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan itu kepada pemerintah daerah. (aly).

PN SoE Segera Sidang Perdana SPPD Fiktif

PN SoE Segera Sidang Perdana SPPD Fiktif

Kamis, 18 Maret 2010 – (http://www.pos-kupang.com).

SoE, PK-- Pengadilan Negeri (PN) SoE bakal menggelar sidang perdana kasus korupsi perjalanan dinas SPPD fiktif Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Pengairan, Kabupaten TTS, pekan depan. Agenda sidang perdana dipastikan setelah PN SoE menerima berkas tiga tersangka kasus itu, Kadis PJPP, Ared Billik, mantan sekretaris, Albinus Kase dan bendahara, Frangky Johannis dari Jaksa Penuntut Umum/JPU Kejari SoE, Kamis (18/3/2010) pagi.

Wakil Ketua PN SoE, Sutaji, S.H, MH dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (18/3/2010) menyatakan, JPU Kejari SoE ke PN SoE mengirimkan satu berkas berisi tiga tersangka kasus tersebut. Jaksa juga melampirkan 36 barang bukti terkait kasus tersebut. "Barang bukti berupa dokumen diantaranya kuitansi pengembalian uang ke kas daerah," ujar Sutaji.

Untuk menangani perkara ini, lanjut Sutaji, akan ditunjuk tiga hakim sebagai majelis hakim dalam kasus ini. Soal nama-nama hakim yang menangani perkara ini akan disampaikan setelah penetapan.

Terkait masih ditahan atau tidaknya tiga tersangka kasus tersebut, Sutaji menyatakan, persoalan itu akan menjadi kewenangan majelis hakim yang ditunjuk. Pasalnya, sejauh ini belum ada permohonan dari keluarga tersangka untuk penangguhan penahanan atau pengalihan status tahanan.

Ditempat terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri SoE, Johanes LebeUnaraja, S.H menyatakan jaksa sudah menyiapkan dakwaan bagi tiga tersangka kasus tersebut. Dakwaan akan dibacakan ketika sidang perdana kasus itu digelar di PN SoE. "Intinya tiga tersangka didakwa melanggar pasal 2 subsider pasal 3 undang-undang korupsi," kata Unaraja.

Unaraja menyatakan, Kejari SoE belum menerima kepastian waktu persidangan perdana. Kendati demikian, ia sudah menyiapkan tima JPU beranggotakan empat orang yakni Hendra, Suhadi, Palupi dan Sigit.

Diberitakan sebelumnya, JPU Kejari SoE menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan dua penasehat hukum tersangka kasus korupsi SPPD fiktif Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Pengairan TTS. Jaksa beralasan penolakan penangguhan untuk memperlancar penyidikan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri SoE. (aly).

Mantan Direktris RSUD Soe, Kupang, Jadi Buron

Kamis, 11 Maret 2010 (http://www.tempointeraktif.com).

TEMPO Interaktif, Kupang - Jeane Wondal, mantan Direktris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjadi buronan polisi. Tersangka kasus korupsi dana proyek pembangunan gedung rawat inap RSUD Soe sebesar Rp 2,1 miliar itu diduga sudah kabur meninggalkan Nusa Tenggara Timur.

"Kasus itu tidak akan selesai karena seorang tersangkanya, mantan Direktris RSUD Soe sudah kabur meninggalkan NTT," kata Alfred Baun, anggota DPRD NTT, di Kupang, Kamis (11/3). Menurut dia, berkas perkara dugaan korupsi di RSUD Soe tersebut telah dinyatakan lengkap (P21). Namun, setelah kejaksaan meminta polisi menyerahkan tersangkanya, permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena seorang tersangkanya, yakni Jeane, telah kabur.

Alfred menyesalkan tindakan polisi yang tidak menahan Jeane setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. "Harusnya direktris tersebut ditahan sehingga tidak kabur seperti sekarang," katanya.

Ia juga merasa heran kenapa polisi tidak melakukan upaya pencarian terhadap Jeane yang diduga telah menghilang sejak 2009 lalu. "Sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dokter tersebut," katanya.

Saat dimintai konfirmasi, Direktur Reskrim Polda NTT, AKBP Ade Sutiana membantah polisi tidak pernah menahan Jeane Wondal. Polisi pernah menahan yang bersangkutan, namun masa penahanan terhadap Jeane tersebut telah usai, yakni selama 20 hari. Selain itu, juga ada permintaan penangguhan penahanan sebagai pejabat daerah sehingga Jeane dilepas.

"Masa tahanan selama 20 hari telah usai. Apalagi, ada pengajuan penangguhan penahanan makanya dia dilepas," katanya. Terkait kaburnya Jeane, kata Ade, "Polisi telah menetapkan Jeane Wondal dalam daftar pencarian orang." (YOHANES SEO).

KASUS KORUPSI NTT

--> -->

JAKSA TOLAK TANGGUHKAN PENAHANAN TERSANGKA

* Kasus SPPD Fiktif di TTS

(http://www.pos-kupang.com - Sabtu, 13 Maret 2010 )

SOE, POS KUPANG. com -- Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) SoE menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tiga tersangka kasus korupsi dana SPPD fiktif pada Dinas Prasarana Jalan dan Pegembangan Pengairan TTS.

Kepala Kejaksaan Negeri SoE, Johanes Lebe Unaraja, S.H yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/3/2010), mengatakan, alasan penolakan jaksa semata-mata untuk memperlancar proses penyidikan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri SoE.

Saat ditemui, Kajari Unaraja didampingi Kasi Pidsus, Hendra Sudirman, SH dan Kasidatun, Suhadi, S.H. Unaraja menjelaskan tentang perkembangan penanganan kasus yang menjadikan Kadis PJPP, Ir. Ared Billik, mantan sekretaris, Albinus Kase dan Bendahara, Frangky Johanis sebagai tersangka.

Dia mengatakan, para tersangka melalui dua penasehat hukum mereka, Marsel Radja, S.H dan Jimmy Haikase, S.H mengajukan permohonan penangguhan penahanan, Senin (8/3/2010) lalu. Namun permohonan itu tidak dikabulkan jaksa.

BAP tiga tersangka kasus korupsi tersebut, katanya, akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri SoE paling lambat minggu depan. Sebab masa penahanan tersangka akan berakhir hari Senin (22/3/2010).

Ditanya tentang kerugian negara dalam kasus tersebut, Unaraja mengtakan, penyidik menghitung kerugian negara tanpa meminta audit BPKP NTT. Menurutnya, penghitungan kerugian negara dalam kasus ini tergolong gampang dan bisa dihitung sendiri.

"Kalau perhitungannya sulit kami pasti minta BPKP untuk melakukan audit. Tetapi kalau secara gampang bisa dihitung dan dijumlah saja bisa diketahui maka tidak perlu minta BPKP," ujar Unaraja.

Tidak khawatir perhitungan kerugian negara tanpa audit BPKP akan dipersoalkan di pengadilan? Unaraja menjelaskan penyidik bisa menghitung sendiri dengan menjumlah total dana perjalanan dinas yang fiktif sehingga bisa diketahui total kerugian negara.

"Di dalam KUHAP juga tidak jelaskan lembaga mana yang berhak menghitung kerugian negara. Hanya saja biasanya perhitungan kerugian negara dalam satu kasus korupsi dilakukan BPKP. Tetapi dalam kasus ini intinya kami bisa menghitung sendiri karena mudah," kata Unaraja. (aly)

---------------------------------

MAHASISWA NTT DI SURABAYA TURUN KE JALAN

(http://www.mediaindonesia.com - Senin, 01 Maret 2010).

SURABAYA--MI: Sekitar 100 mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menempuh studi di Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/3), turun ke jalan. Aksi dilakukan sebagai protes terhadap kasus korupsi yang marak di provinsi asal mereka.

Massa melakukan aksi mereka di depan Gedung Grahadi Surabaya. Mereka menilai praktik korupsi di NTT selama ini tidak ditangani oleh aparat terkait. Salah satu indikasinya adanya korupsi adalah pemberian izin pertambangan di wilayah NTT yang sebagian besar ternyata pertambangan ilegal.

Menurut para mahasiswa, di NTT juga terdapat 82 kasus dugaan korupsi yang ditangani kepolisian, namun hanya tiga yang terus diproses sedangkan sisanya tidak pernah tuntas.

''Kami ahasiswa mendesak Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) mengambilalih penanganan korupsi di NTT. Sebab, selama ditangani kepolisian, tidak pernah akan diproses,'' kata Fertinus, salah satu mahasiswa.

Oleh karena itu para mahasiswa NTT sengaja melakukan aksi di Surabaya agar rakyat NTT tahu bahwa mahasiswa di perantauan juga memiliki kepedulian terhadap kasus korupsi di daerah asal mereka. Selama aksi berlangsung mereka mereka mendapat penjagaan ketat dari aparat Polres Surabaya Selatan. Aksi tersebut sempat memacetkan arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo. (FL/OL-01/ MI/Faishol Taselan).

-------------------

DANA RP 900 JUTA UNTUK RSU ATAMBUA MENGAMBANG

DANA RP 900 JUTA UNTUK RSU ATAMBUA MENGAMBANG

Sabtu, 6 Maret 2010 - http://www.pos-kupang.com

ATAMBUA, POS KUPANG.Com--Dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dua bulan (Januari-Februari 2010) sekitar Rp 900 juta untuk RSU Atambua masih mengambang hingga saat ini.

Dana jamkesmas yang merupakan hasil yang diberikan RSU Atambua untuk PAD itu, belum bisa diambil dari Departemen Kesehatan untuk diserahkan ke kas daerah, karena belum diverifikasi oleh tim verifikator independen karena dimutasi secara mendadak.

Direktur RSU Atambua, dr. Jhon Taolin, Sp.OG, menyampaikan hal ini saat tatap muka dengan Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, di RSU Atambua, Sabtu (6/3/2010).

Hadir saat ini, Ketua DPRD Belu, Simon Guido Seran, Kepala Bappeda Belu, drg. Falentinus Pareira, Kepala Bagian Keuangan Setda Belu, Jantje Taek, S.E, dan sejumlah pejabat di lingkungan RSU Atambua.

Taolin mengungkapkan, untuk mendukung PAD Kabupaten Belu maka salah satu sumber adalah dari Jamkesmas. Untuk tahun 2010 ini, selama dua bulan belakangan ini, proses pelayanan yang dilakukan manajamen RSU Atambua sudah berjalan. (yon)

TIGA TERSANGKA SPPD FIKTIF HUNI

-->

-->

TIGA TERSANGKA SPPD FIKTIF HUNI

Sabtu, 6 Maret 2010 - http://www.pos-kupang.com

SOE, POS KUPANG. com -- Tiga tersangka kasus surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Pengairan (PJPP) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), yakni Ared Billik, Albinus Kase, dan Frangky Johanes, menghuni satu sel di Rumah Tahanan Negara (Rutan) SoE. 


Kepala Dinas PJPP TTS, Ared Billik, mantan Sekretaris Dinas PJPP TTS, Albinus Kase, dan Bendahara, Frnagky Johanes, resmi ditahan aparat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) SoE pada Rabu (3/3/2010). Tiga tersangka menghuni sel orientasi selama beberapa hari ke depan sebelum dipindahkan ke sel tahanan.

Kepala Rutan SoE, Lukas Dju, S.SoS, yang dihubungi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/3/2010), mengatakan, tiga tersangka saat ini berada di sel orientasi. Mereka menghuni satu kamar berukuran 2x2 meter.

Pagi ini (Kamis kemarin) ketiganya masih diperiksa untuk mengisi data administrasi dan diberitahukan hak dan kewajibannya selama berada di Rutan SoE. "Sesuai protap mereka ada dalam ruang orientasi selama tujuh hari. Bila dirasa cukup, ketiganya sebelum tujuh hari dapat dipindahkan ke sel tahanan. Selama berada di dalam sel kelihatannya masih baik," kata Dju.
Soal jaminan kesehatan para tahanan dan narapidana, Dju menjelaskan, Rutan SoE menyiapkan satu dokter. Jika tahanan atau narapidana sakit akan diperiksa dan diberi obat. Tahanan dan narapidana dapat dirawat di rumah sakit bila dokter merekomendasikannya.

Untuk menengok tahanan, demikian Dju, diberikan waktu seminggu dua kali. Khusus untuk tahanan harus mendapat izin dari instansi yang menahannya seperti polisi dan jaksa.
Ditempat terpisah, Bupati TTS, Ir. Paulus V.R Mella yang dihubungi menyatakan, pemerintah menghargai proses hukum yanga sementara berlangsung. Untuk pembina kepegawaian di TTS akan ada pertimbangan bila sudah status terdakwa berupa tindakan administratif seperti pengurangan gaji sebesar 25 persen.

Untuk memperlancar tugas-tugas kedinasan di Dinas PJPP, kata Mella, ia sudah memikirkannya. Namun, lanjutnya, ia masih menunggu perkembangan upaya keluarga terkait penahanan ketiga tersangka kasus tersebut. Upaya itu kemungkinan adanya pengalihan status tahanan dari tahanan Rutan ke tahanan kota. Dengan demikian, yang bersangkutan masih bisa melaksanakan tugas.
"Kalau tidak dikabulkan perhatian pemerintah daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas akan menunjukan pelaksana tugas. Kemungkinan pelaksana tugas berasal dari salah satu asisten atau pejabat setingkat yang bisa melaksanakan hal itu. Bukan pejabat eselon II yang sementara memimpin SKPD," kata Mella.

Untuk bantuan hukum dari pemerintah daerah, Mella meminta Kabag Hukum, I Made Sara, S.H, menjelaskan persoalan tersebut. Made mengatakan, sesuai aturan pemerintah dapat memberikan bantuan hukum terkait kasus perdata dan tata usaha negara. Sementara tindak pidana tidak diperkenankan.

Sementara penasehat hukum tiga tersangka, Jimy Haikase, S.H yang dihubungi terpisah mengatakan, keluarga telah menunjuk dua penasehat hukum, yakni dirinya dan Marsel Radja dari Kupang. Ketiga tersangka sudah meneken kontrak dirinya sebagai kuasa hukum di Rutan SoE, Kamis (4/3/2010) siang.

Tentang kondisi kesehatan tiga kliennya, Haikase mengatakan, ketiga kliennya dalam kondisi baik. Namun dua diantarannya, yakni Ared Billik dan Frangky Johannes, sepertinya sakit. Soal permintaan keluarga untuk permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan status tahanan, Haikase menjelaskan, keluarga tiga tersangka belum konsultasikan soal itu.

Haikase mengatakan, kemungkinan minggu depan ia bersama Marsel Radja, akan bertemu keluarga untuk membicarakan berbagai hal yang diinginkan keluarga. "Kami selaku penasehat hukum akan mengakomodir apa yang menjadi kepentingan keluarga sepanjang diperbolehkan aturan," kata Haikase.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) SoE menahan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Pengairan (Kadis PJPP) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Ir. Ared J Billik, Rabu (3/3/2010).

Selain Ared Billik, ikut ditahan dalam kasus ini mantan Sekretaris Dinas PJPP TTS, Albinus O Kase (sekarang Sekretaris BPMPD TT) dan Bendahara Dinas PJPP TTS, Frangky Johanis. Tiga tersangka ini ditahan dalam kasus korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif tahun anggaran 2007 senilai Rp 168.750.000. (aly)