KASUS KORUPSI JOBBER DI LEMBATA

KEJARI LEWOLEBA PULBAKET KASUS JOBBER

Pos Kupang, 24 Januari 2010

LEWOLEBA, PK -- Saat ini aparat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lewoleba, mulai melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) kasus pembangunan jobber milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata.

Pulbaket kasus jobber senilai Rp 18.7 miliar itu menyusul perintah dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. Proyek pembangunan jobber ini terindikasi kolusi untuk menggolkan kontraktor tertentu dan penyimpangan keuangan yang merugikan keuangan daerah.

"Ini kasus besar, kita garap. Proyeknya saja nilainya Rp 18,7 miliar. Temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lembata yang yang sudah ada, akan kami kaji lagi. Temuan itu menjadi informasi awal yang bagus," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lewoleba, I Wayan Suwila, S.H, M.H, kepada Pos Kupang, Selasa (19/1/2010). Saat itu Wayan didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Arif Mira Kanahau, S.H.

Data yang dihimpun Pos Kupang berdasarkan penyelidikan pansus DPRD, kerugian negara pada proyek fasilitas depo minyak mini dikerjakan PT Jasa Uber Sakti-Jakarta itu meliputi denda keterlambatan tahap pertama Rp 428.137.589,05, mobilisasi dan demobilisasi alat kerja beserta lima personil dari Jawa ke Lewoleba Rp 257.855.675,00 asuransi pembangunan Rp 309.426.510,00 reengineering Rp 205.222.980,00 dan mes

kerja yang tidak dibangun Rp 17.939.388,00.

Menurut Wayan, kasus jobber ini menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, penyidik kejaksaan akan bekerja maksimal, obyektif dan transparan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. (ius).

Temuan Pansus DPRD :

1. SIUJK PT Jasa Uber Sakti-Jakarta mati sejak tanggal 31 Desember 2006. Seharusnya perusahaan ini gugur pada penelitian dokumen (sampul 1), sehingga penawaran tak perlu di evaluasi.Pembukaan penawaran proyek 21 Juni 2007.
2. Empat Sertifikat Badan Usaha PT Jasa Uber Sakti telah berakhir masa berlakunya pada 31 Desember 2006. Sertifikat dikeluarkan AKI 24 Juli 2007.
3. Kontrak induk dan addendum tidak diatur asuransi, namun afa alokasi Rp 309.426.810 untuk asuransi selama pembangunan jobber dan asuransi transpor.
4. Ada alokasi dana Rp 268.232.980 untuk reengineering, padahal tidak ada satu pasal dalam kontrak induk dan addendum yang mengatur reengineering. Keppres 80 Tahun 2003 menyatakan, konsultan perencana tidak cermat mengakibatkan kerugian pengguna barang dan jasa menjadi beban tanggungjawab konsultan.
5. Denda keterlambatan tidak dicantumkan dalam kontrak tahap satu merugikan daerah Rp 350.000.000.

Sumber: Pansus DPRD Lembata – (Pos Kupang, 24 Januari 2010).

PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH TRANSLOK DI SUMBA TIMUR

MANTAN KADIS NAKERTARANS DIVONIS 4,5 TAHUN PENJARA

Pos Kupang Minggu, 17 Januari 2010

WAINGAPU, PK---Mantan Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Sumba Timur, Yohanes Ola Samon, S.H, divonis bersalah dan dihukum 4,5 tahun penjara. Ola Samon terlibat dalam kasus KKN proyek pembangunan 75 unit rumah translok di Papuu, Kelurahan Watumbaka, Pandawai, Kabupaten Sumba Timur tahun 2007.

Putusan 4,5 tahun penjara bagi Ola Samon ini disampaikan dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Pasti Tarigan, S.H (ketua), Fransiska Paula Dari Nini, S.H (anggota) dan Abang Marthen Bunga, S.H di Pengadilan Negeri Waingapu, Jumat (15/1/2010) sore.

Ola Samon dinilai bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 172,400 juta.

Majelis hakim juga menilai perbuatan terdakwa menyebabkan masyarakat penerima 75 unit rumah translok itu tidak mendapatkan rumah layak huni.

Putusan majelin hakim tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Majelis hakim dalam amar putusannya, mengatakan, Ola Samon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

yang memberatkan, menurut majelis hakim, ialah perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 172, 400 juta lebih, menyebabkan rakyat pemilik rumah translok tersebut kehilangan hak atas rumah layak huni. Sementara unsur yang meringankan terdakwa, yakni terdakwa sopan selama persidangan dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Selain Ola Samon, terdakwa lain, yakni Marthen Namudala, ST, menurut rencana akan divonis Selasa (19/1/2010). Tiga terdakwa lainnya masih dalam proses persidangan. Sedangkan Januar Untono proses hukumnya berlarut-larut dan belum ditahan karena alasan kesehatan. Satu lagi tersangka, Yopy Marambajawa, juga belum ditahan meski statusnya sudah tersangka.

Tim JPU yang diwakili Putro Haryanto mengaku puas dengan vonis tersebut. Sedangkan kuasa hukum terdakwa, Matius K Remijawa, S.H, yang ditemui di luar ruang sidang mengatakan akan menempuh upaya banding. "Kita pasti banding. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terlalu tinggi," kata Remijawa.

Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan sikap. (dea).

KORUPSI APBD ENDE 2007

JAKSA INCAR KASUS APBD ENDE 2007

Jumat, 22 Januari 2010

http://www.pos-kupang.com

ENDE, POS KUPANG.Com --Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende kini mengincar kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kabupaten Ende tahun 2007 sebesar Rp 150 juta. Dana ini diduga diberikan cuma-cuma kepada pihak ketiga.
Dugaan penyimpangan dana tersebut bukan bagian dari kasus penyelewengan dana APBD Kabupaten Ende tahun 2005 dan 2008 sebesar Rp 3,5 miliar yang dipinjamkan kepada pengusaha Samuel Matutina.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ende, Marihot Silalahi SH, ditemui Pos Kupang, Rabu (20/1/2010), membenarkan bahwa jaksa penyidik di Kejari Ende mengincar kasus penyimpangan dana APBD tahun 2007 itu.

Didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kaspidsus), DW Rianto, S.H, dan Kasi Intel, Kwoeriyan, S.H, Marihot mengatakan, pihaknya sudah memeriksa tiga saksi. Ketiga saksi tersebut, yakni mantan Kadis Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Setkab Ende, Tili Anfridus, S.E, Bendahara PKAD, Stefanus Wode, dan mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, Agustinus Naga, S.H.

Dalam waktu dekat penyidik jaksa juga akan memeriksa dua pejabat penting, yaitu mantan Bupati Ende, Drs. Paulinus Domi dan mantan Sekab Ende, Drs. Iskandar M.Mberu. Keduanya akan diperiksa di Kupang pada Februari 2010.
Ditanya alasan kedua mantan pejabat itu diperiksa, menurut Marihot, karena mantan bupati, Domi dan mantan sekda Iskandar, dianggap mengetahui alur pemberian uang tersebut kepada pihak ketiga sehingga wajar jika mereka akan dimintai keterangannya.

Marihot menjelaskan, modus kasus dana APBD tahun 2007 senilai Rp 150 juta
diberikan cuma-cuma kepada pihak ketiga. Alur pemberian uang tersebut dari salah satu pejabat di Ende kepada seseorang yang adalah seorang pejabat di Kupang. Namun, Marihot belum mau memberikan identitas pejabat yang memberi dan menerima uang dari Pemkab Ende itu.

Ditanya apakah ada kaitan pemberiaan uang tersebut kepada oknum pejabat di Kupang untuk menutupi kasus bobolnya dana APBD Kabupaten Ende 2005 dan 2008 senilai Rp 3,5 miliar, Marihot sambil tersenyum menjawab, kemungkinan itu bisa saja terjadi. "Bisa ya, bisa juga tidak. Kita lihat saja hasil perkembangan penyidikan oleh jaksa," kata Marihot.

Dia menjekaskan, dana sebesar Rp 150 juta tersebut diambil dari pos dana tidak tersangka APBD Ende tahun anggaran 2007. Dari Rp 150 juta uang tersebut, mantan Kadis PU Ende sudah mengembalikan Rp 50 juta.

Mengenai tersangka, Marihot mengatakan, hingga kini penyidik belum menetapkan calon tersangka atau tersangka karena pemeriksaan masih dilakukan terhadap saksi. (rom)

KORUPSI ALKES DI RSUD LARANTUKA

BUDIMAN TERPILIH JADI KETUA PANSUS ALKES
JUMAT, 22 JANUARI 2010
HTTP://WWW.POS-KUPANG.COM

LARANTUKA, POS KUPANG.Com--Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur (Flotim), Ahmad Budiman, S.T, terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) proyek pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Larantuka.
Pengadaan alkes di RSUD Larantuka tahun anggaran 2009 itu menelan biaya sebesar Rp 6,9 miliar. Proyek ini diduga di-markup dan melibatkan orang penting untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Flotim.

Proses pembentukan pansus alkes tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Flotim Nomor 01/DPRD.Kab.FLT/2010 tentang Pembentukan Pansus terkait rekomendasi gabungan komisi atas pelaksanaan beberapa program/kegiatan Pemkab Flotim tahun anggaran 2007-2009.

Sidang paripurna DPRD Flotim yang membahas pembentukan pansus itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Flotim, Antonius Hubertus G. Hajon, S.T ,didampingi Wakil Ketua, Theodorus M. Wungubelen, S.H dan dihadiri para pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan anggota di aula Balai Gelekat Lewotana, Selasa (19/1/2010).

Dalam keputusan tersebut ditetapkan struktur organisasi pansus yang dikoordinir, Drs. Marius Payong Pati (koordinator umum), Antonius Hubertus G. Hajon, S.T dan Theodorus M. Wungubelen (wakil koordinator).

Struktur pelaksana, Ketua Ahmad Budiman, Wakil Ketua Fransiskus Pulo Gasa, Sekretaris Yosep Paron Kabon, ST. Anggota Agustinus Payong Boli, Syafruddin Abbas, Yosefina E. BL de Rosary, Matias Werong Enay, Gafar Ismail, Yohanes Ola Toby, Simon Sadi Open, Antonius Ola Sili dan Sahar Libu Pati.

Selain membahas soal pansus alkes, sidang paripurna itu juga merekomendasikan sejumlah agenda kepada komisi untuk digelar rapat kerja membahas tunggakan proyek TA 2007-2009 yakni, pelaksanana dana alokasi khusus (DAK), proyek jalan Kawela-Banioana, sumur pompanisasi, pengelolaan PPI Amagarapati, pengelolaan kapal nelayan armada tangkap yang dibiayai menggunakan DAK dan status PNS lulusan Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) kelas parallel Larantuka yang hingga saat ini belum mendapatkan penyesuaikan ijasah.

Dalam pembentukan pansus alkes tersebut, Wakil Ketua DPRD Flotim, Antonius Hubertus, memberi waktu kepada panitia pansus untuk bekerja selama dua minggu terhitung tanggal pembentukan hingga 4 Februari 2009.

"Kita tetapkan waktu dua minggu untuk pansus alkes. Dan, untuk PPI Amagarapati disepakati diperdalam oleh Komisi B dan kita juga minta hasilnya dalam tempo dua minggu. Percepatan waktu ini agar masyarakat bisa tahu jelas letak permasalahan pelaksanaan proyek pemerintahan,"kata Anton, yang dihubungi usai pembentukan pansus alkes RSUD Larantuka.

Ketua Pansus, Ahmad Budiman yang dihubungi usai pembentukan pansus mengatakan, pihaknya siap untuk bekerja dengan waktu yang ditetapkan. "Kita siap kerja dengan batas waktu yang ada. Dan, mulai Rabu (20/1/2010) kita rapat persiapan materi dan selanjutnya kita kerja. Kita akan melakukan identifikasi masalah, inventarisasi pihak-pihak yang terlibat dan melengkapi dokumen untuk diteliti lebih jauh guna melihat permasalahan atas dugaan KKN tersebut,"kata Budiman. (iva).

KORUPSI DI SMPN 1 KUPANG BARAT

--> -->

KORUPSI DI SMPN 1 KUPANG BARAT: Kejaksaan dan BPKP Lidik di Lapangan

Laporan Benny Jahang

Sabtu, 30 Januari 201 -http://www.pos-kupang.com

KUPANG, POS KUPANG.Com - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang dan pemeriksa dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, melakukan penyidikan dana BOS dan hibah Belanda di SMP Negeri 1 Kupang Barat.

Kajari Kupang, Herman da Silva, S.H, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Jumat (29/1/2010), menjelaskan, dalam penyidikan kasus korupsi dana BOS dan dana hibah Belanda, penyidik Kejari Kupang bersama tim dari BPKP Perwakilan NTT telah melakukan pemeriksaan di lapangan, Senin (25/1/2010).

Pemeriksaan lapangan untuk mengecek kondisi di lapangan terkait pemanfaatan dana dari dua sumber tersebut. Dengan demikian, kata da Silva, bisa memudahkan BPKP Perwakilan NTT dalam melakukan penghitungan kerugian negara (PKN) kasus tersebut.

"Jadi tim mendatangi SMP Negeri 1 Kupang Barat untuk memeriksa langsung di lapangan tentang realisasi dana tersebut," ujar da Silva. Dia mengaku belum mengetahui berapa besar kerugian negara dalam kasus tersebut. "BPKP masih menghitung kerugian negaranya. Kalau sudah maka kasus ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan," kata da Silva.

Sebelumnya diberitakan (Pos Kupang, 11/6/2009), Kepsek SMPN 1 Kupang Barat, Fondius Simson Ndun, S.Pd, diduga menyelewengkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan hibah Belanda tahun anggaran 2007 dan 2008. Atas dugaan tersebut, pihak Kejari Kupang melakukan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan).

Setelah sekian lama pulbaket, penyidik Kejari Kupang akhirnya meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan, diikuti penetapan status tersangka bagi Kepala SMP Negeri 1 Kupang Barat, Fondius Simson Ndun, S.Pd, dan mantan bendahara, Ngaji Adrianus.

Total dana BOS dan dana Hibah Belanda yang dikelola sekolah itu, jelas da Silva, senilai Rp 434.208.461, terdiri dari dana tahun 2007 senilai Rp 261.918.576, dan tahun 2008 senilai Rp 172.289.885.

Menurut hitungan penyidik kejaksaan, demikian da Silva, total dana yang diselewengkan oleh kepsek dan mantan bendahara selama dua tahun anggaran (tahun 2007 dan 2008) senilai Rp 100 juta. (ben)

Kasus Dana Pensiun Bank NTT

KASUS DANA PENSIUN BANK NTT, KUNTARTO SEHARUSNYA JADI TERDAKWA
Laporan Benny Jahang
Rabu, 27 Januari 2010
http://www.pos-kupang.com

KUPANG, POS KUPANG.Com -- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang, H. Imam Su'udi, S.H, M.H menegaskan, seharusnya Direktur Dana Pensiun Bank NTT, Dwi Agus Kuntarto, turut menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana pensiun di Bank NTT senilai Rp 28 miliar bersama terdakwa Direktur Investasi, Siswanto, SE.
"Kalau menurut saya seharusnya saksi ini ikut menjadi terdakwa dalam kasus ini," kata Imam Su'udi dalam sidang kasus korupsi dana pensiun Bank NTT di PN Kupang, Senin (25/1/2010).

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini, dipimpin H. Imam Su'udi, S.H (hakim ketua) dengan anggota, Saptono, S.H dan Johnson Mira Mangngie, S.H. Saksi Dwi Agus Kuntarto mengaku mengetahui adanya investasi di bursa saham yang dilakukan terdakwa Siswanto melebihi 20 persen. Ia mengaku, tidak mengontrol secara baik tentang penjualan saham itu, karena sibuk menjalankan tugas rutin di Bank NTT.

"Kalau seperti itu Anda bisa menjadi terdakwa. Saya tidak tahu bagaimana proses penyidikannya. Bisa menjadi terdakwa saksi ini," kata Imam Su'udi.
Dwi Agus Kuntarto dalam keterangannya kepada majelis hakim, mengatakan, proses penjualan saham terjadi sejak tanggal 23 Maret 2009. Dalam peristiwa itu, kata Dwi Agus Kuntarto, ada potensi terjadinya kerugian negara akibat investasi yang dilakukan terdakwa melebihi 20 persen.

"Kerugian itu akibat anjloknya nilai saham saat itu," ujarnya. Namun, Dwi Agus Kuntarto juga mengaku, dana pensiun yang dikelola Bank NTT itu bukan merupakan uang negara, tetapi dana milik para karyawan Bank NTT. (ben)

Mantan Sekda Ende Ditahan Kejati NTT

Mantan Sekda Ende Ditahan Kejati NTT

http://www.antaranews.com

Rabu, 6 Januari 2010 17:43 WIB

Kupang, 6/1 (ANTARA) - Mantan Sekda Kabupaten Ende Iskandar Mberu, Rabu sore, ditahan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas sangkaan terlibat dalam kasus bobolnya APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005 dan 2008 sekitar Rp3,5 miliar.

Mberu ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Faried Hariyanto, SH mengatakan, penahanan tersangka tersebut untuk kepentingan kelancaraan pemeriksaan, selain untuk menghindari kemungkinan penghilangan barang bukti ataupun melarikan diri.

Tetapi yang paling utama adalah mereka yang terlibat dalam kasus korupsi memang harus ditahan. "Namanya korupsi ya..harus ditahan," katanya.

Menurut dia, Kejaksaan Tinggi NTT telah mengantongi bukti-bukti kuat tentang keterlibatan tersangka dalam kasus bobolnya dana APBD Ende senilai Rp3,5 miliar.

Kuasa Hukum Iskandar Mberu, Yulius Balun mengatakan, kliennya menghargai keputusan penyidik Kejaksaan Tinggi NTT untuk menahan dirinya di Lembaga Pemasyarakatan Penfui Kupang.

"Memang klien kami agak kelelahan karena menjalani pemeriksaan sejak pagi hinggi petang ini, tetapi klien kami menghargai keputusan penyidik," katanya.

Dia mengatakan, segera mempersiapkan surat permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi NTT untuk diserahkan pada Kamis (7/1).

"Sekarang sudah magrib, sudah tidak ada waktu lagi, tetapi paling lambat Kamis (7/1) kami sudah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap klien kami," katanya.

Mberu bersama mantan Bupati Ende Paulinus Domi diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi APBD Ende tahun 2005 dan 2008 yang merugikan negara sekitar Rp3,5 miliar.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT tahun 2009, ditemukan kerugian negara sebesar Rp3.540.058.855 pada APBD Ende tahun 2005 dan 2008. Dana tersebut dipinjamkan kepada pengusaha Ende Samuel Matutina.

Samuel meminjam dana APBD Ende 2005 melalui pos belanja tak tersangka sebesar Rp1.517.000.000. Sedangkan pada 2008 dengan pos anggaran yang sama pada masa kepemimpinan mantan Bupati Paulinus Domi dan mantan Sekda Iskandar Mberu, Samuel kembali meminjamkan uang sebesar Rp2.023.058.855.

Dana yang dipinjamkan Samuel hingga saat ini belum dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Ende. (*) COPYRIGHT © 2010.